Lalu Hadrian Irfani Soroti Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Minta Pemerintah Pastikan Dasar Hukum dan Tujuan Jelas
 |
| Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani |
MATARAM – Rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) menjadi perhatian publik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah memastikan kehadiran institusi pendidikan baru tersebut memiliki dasar hukum, tujuan, serta tata kelola yang jelas.
Lalu Hadrian menyampaikan bahwa pihaknya menghormati setiap langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, menurutnya, setiap pembentukan lembaga pendidikan baru harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem pendidikan nasional.
"Kami menghormati setiap upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," ujar Lalu Hadrian.
Komisi X DPR Belum Terima Penjelasan Resmi
Menurut Lalu Hadrian, hingga saat ini Komisi X DPR RI belum menerima penjelasan resmi terkait rencana pembentukan URI dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
"Hingga saat ini kami belum pernah menerima penjelasan maupun membahas secara resmi rencana pembentukan URI oleh Kemendiktisaintek," katanya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa pihaknya masih membutuhkan informasi lengkap terkait konsep, tujuan, dasar hukum, tata kelola, hingga skema pembiayaan URI sebelum memberikan penilaian lebih jauh.
"Kami masih perlu melihat secara utuh konsep, tujuan, dasar hukum, tata kelola, serta skema pendanaannya sebelum memberikan penilaian lebih lanjut."
Jangan Sampai Menambah Fragmentasi Pendidikan Nasional
URI sebelumnya disebut akan mengintegrasikan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, hingga Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Pemerintah menyebut konsep tersebut bertujuan menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk kebutuhan pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menanggapi konsep tersebut, Lalu Hadrian menilai pemerintah perlu memastikan keberadaan URI benar-benar memiliki mandat yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan lembaga pendidikan yang sudah ada.
"Hal tersebut tentu perlu dikaji secara mendalam. Pemerintah perlu memastikan URI memiliki mandat yang jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan fungsi perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan kedinasan yang telah ada."
Ia menegaskan, institusi baru harus mampu menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi.
"Kehadiran institusi baru harus mampu mengisi kebutuhan yang belum terpenuhi, bukan justru menambah fragmentasi dalam sistem pendidikan nasional."
Tantangan Integrasi Antarjenjang Pendidikan
Menurut Lalu Hadrian, tantangan terbesar dari konsep URI adalah bagaimana memastikan integrasi lintas jenjang dan kelembagaan dapat berjalan efektif.
Sebab, menggabungkan berbagai jenjang pendidikan dan lembaga yang memiliki karakter berbeda membutuhkan desain tata kelola yang matang.
"Tantangan terbesarnya adalah memastikan integrasi lintas jenjang dan lintas kelembagaan dapat berjalan secara efektif tanpa mengganggu tata kelola yang sudah ada."
Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan kurikulum, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta ukuran keberhasilan program tersebut.
"Perlu ada kejelasan mengenai kurikulum, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta jaminan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kepemimpinan nasional."
Adaptasi Konsep Negara Lain Harus Sesuai Indonesia
URI disebut memiliki kemiripan dengan konsep pendidikan kepemimpinan nasional di sejumlah negara, termasuk Prancis.
Namun, Lalu Hadrian mengingatkan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan dan kebutuhan sumber daya manusia yang berbeda.
"Setiap negara memiliki konteks sejarah, sistem pendidikan, dan kebutuhan sumber daya manusia yang berbeda."
Menurutnya, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari praktik baik negara lain, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi nasional.
"Yang terpenting adalah memastikan konsep tersebut relevan, memiliki landasan yang kuat, serta dirumuskan melalui pembahasan yang terbuka dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait."
Pemerintah Diminta Terbuka Libatkan Publik
Lalu Hadrian berharap pembentukan URI dilakukan melalui proses yang transparan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk DPR RI, akademisi, serta pemangku kepentingan pendidikan.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan agenda penting nasional, namun kebijakan pendidikan harus dibangun dengan perencanaan yang kuat.
"Tujuan akhirnya tentu harus memastikan pendidikan Indonesia semakin berkualitas dan mampu melahirkan generasi pemimpin yang kompeten, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan masa depan."