Lalu Hadrian Irfani Siap Perjuangkan Rehabilitasi SMA Negeri 1 Gunungsari, Anggaran 2027 Sudah Disiapkan
MATARAM – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memastikan akan membantu memperjuangkan usulan rehabilitasi SMA Negeri 1 Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Kita bantu," kata Lalu Hadrian saat dimintai tanggapan terkait kondisi SMA Negeri 1 Gunungsari di Mataram, Rabu (29/7/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Miq Ari itu mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak sekolah telah mengajukan usulan rehabilitasi dan bahkan telah mengikuti dua kali rapat secara daring bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, hingga kini usulan tersebut belum memperoleh persetujuan.
"Insya Allah besok kita akan lihat. Informasinya memang SMA Negeri 1 Gunungsari ini sudah mengusulkan, sudah dua kali zoom, tapi belum disediakan, belum disetujui oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ujarnya.
Meski demikian, Ketua DPW PKB NTB tersebut mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab belum disetujuinya usulan rehabilitasi tersebut.
"Saya tidak tahu kendalanya apakah di laporan Dapodiknya mungkin baik-baik saja atau seperti apa," katanya.
Lalu Hadrian memastikan pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari tahu kendala yang dihadapi sekaligus memperjuangkan percepatan persetujuan rehabilitasi sekolah tersebut.
"Insya Allah nanti kita akan cek melalui kementerian. Setelah itu yang jelas kita komitmen untuk membantu menuntaskan sesegera mungkin," tegasnya.
Banyak Sekolah di NTB Butuh Rehabilitasi
Menurut Lalu Hadrian, kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi tidak hanya terjadi di SMA Negeri 1 Gunungsari. Sejumlah sekolah lain di Nusa Tenggara Barat juga mengalami persoalan serupa, di antaranya SMA Negeri 1 Lingsar, SMA Negeri 7 Mataram, serta berbagai sekolah lainnya.
"Sama dengan SMA 1 Lingsar, SMA 7. Tidak hanya SMA Gunungsari yang punya kondisi seperti itu, banyak juga sekolah-sekolah kita," ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama, khususnya Pemerintah Provinsi NTB, agar memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
"Nah ini menjadi perhatian kita semua saya rasa, terutama bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk lebih aware lagi, untuk lebih care terhadap pendidikan," katanya.
Sarana Sekolah Harus Menjadi Prioritas
Lalu Hadrian menegaskan bahwa pembangunan dan rehabilitasi sarana-prasarana pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang harus diprioritaskan pemerintah. Menurutnya, banyak bangunan sekolah di NTB telah berusia lebih dari dua dekade namun belum pernah mendapatkan perbaikan secara menyeluruh.
"Sarana-prasarana sekolah menjadi hal yang paling utama yang harus diperhatikan, karena usianya sudah lebih dari 20 tahun sekolah-sekolah kita ini tidak pernah diperbaiki," tuturnya.
Ia mengakui sebagian sekolah memang pernah menerima bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), namun distribusinya dinilai belum merata sehingga masih banyak sekolah yang belum tersentuh program rehabilitasi.
"Kalaupun beberapa kemarin ada bantuan DAK, tetapi yang dapat hanya itu-itu saja," ucapnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap rehabilitasi fasilitas pendidikan agar seluruh sekolah yang membutuhkan dapat memperoleh kesempatan yang sama.
"Sehingga, saya minta pemerintah untuk lebih care lagi," imbuhnya.
Pemerintah Pusat Siapkan Anggaran Rehabilitasi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu menegaskan pemerintah pusat tetap berkomitmen memperbaiki fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Namun, ia juga meminta pemerintah daerah ikut menyiapkan dukungan anggaran agar percepatan rehabilitasi sekolah dapat terlaksana secara optimal.
"Kami di pemerintah pusat komit untuk memperbaiki, tentu kami minta juga pemerintah daerah membantu mempersiapkan anggaran untuk memperbaiki fasilitas sekolah," ujarnya.
Saat ditanya mengenai kesiapan anggaran, Lalu Hadrian memastikan pemerintah pusat masih mengalokasikan dana rehabilitasi sekolah pada Tahun Anggaran 2026 dan akan kembali menganggarkannya pada Tahun Anggaran 2027.
"Ada, jadi untuk tahun 2026 masih ada, 2027 kami anggarkan juga," pungkasnya.