Jakarta, – Komisi X DPR RI mendukung wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai dapat memperluas manfaat program sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan gagasan melibatkan kantin sekolah sebenarnya telah lama menjadi perhatian Komisi X, terutama untuk menjawab tantangan pelaksanaan program di wilayah terpencil serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, penerapan satu model pelaksanaan secara seragam di seluruh Indonesia tidak selalu efektif mengingat kondisi geografis dan karakteristik daerah yang berbeda-beda.
"Kami di Komisi X sejak awal justru mengarahkan seperti itu, terutama di daerah-daerah 3T. Karena tidak mungkin semua daerah disamakan model pelaksanaannya," ujar Lalu Hadrian Irfani saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan sistem distribusi makanan dari dapur umum yang berlokasi jauh dari sekolah penerima manfaat.
Selain mempermudah distribusi, skema tersebut dinilai mampu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.
"Kantin sekolah silakan saja. Justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat yang ada di sekitar sekolah," katanya.
Lalu menilai kantin sekolah dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang mendukung program pemerintah. Kehadiran kantin sebagai penyedia makanan bergizi tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat sekitar sekolah.
Menurut legislator asal Daerah Pemilihan NTB II Pulau Lombok tersebut, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari aspek pemenuhan gizi siswa, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Prinsipnya MBG juga untuk meningkatkan ekonomi di sekitar sekolah sebagai penerima manfaat. Karena itu keterlibatan masyarakat perlu diperkuat," ujarnya.
Meski mendukung penuh kelanjutan program tersebut, Komisi X DPR RI menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaan Program MBG semakin efektif dan tepat sasaran.
"Kami setuju program ini dilanjutkan karena manfaatnya besar bagi siswa. Tetapi tata kelolanya harus terus diperbaiki dan dicari formula yang paling tepat," tegasnya.
Komisi X DPR RI berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan dapat lebih adaptif terhadap kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh peserta didik sebagai penerima utama, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.