 |
| Lalu Hadrian Irfani. |
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menanggapi aksi sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang membubarkan sebuah diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, pada Senin (15/6/2026).
Menurut Lalu, penyampaian aspirasi dan pendapat dalam kehidupan demokrasi merupakan hak setiap warga negara. Namun demikian, proses penyampaian pendapat harus tetap mengedepankan etika, sopan santun, dan nilai-nilai budaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia.
"Nah, tetapi lagi-lagi ketika kita ingin menyuarakan pendapat, ya sopan santun dan etika yang menjadi adat budaya ketimuran kita harus kita junjung tinggi," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa pernyataannya bukan ditujukan untuk menyudutkan mahasiswa. Ia menilai seluruh pihak, baik mahasiswa maupun pemerintah, memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga etika dalam ruang demokrasi.
"Bukan berarti mahasiswa tidak sopan, mahasiswa tidak santun, enggak. Yang saya maksud adalah semua harus menjunjung tinggi, baik mahasiswa maupun pemerintah," katanya.
Lalu menilai insiden tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik melalui komunikasi dan dialog yang konstruktif. Menurutnya, peristiwa tersebut kemungkinan dipicu oleh kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat.
"Ya, itu selesaikan secara adat saja, selesaikan dengan cara-cara baik. Ya, itu ungkapan dari mahasiswa, mungkin karena suasana, belum ada komunikasi yang baik. Tapi saya rasa sudah tidak ada masalah, Mas Nusron, Mas Daryono, Mas Budiman juga sudah memahami itu," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, juga menekankan pentingnya dialog dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja," kata Qodari dalam keterangan resminya, Rabu (17/6/2026).
Peristiwa pembubaran diskusi di lingkungan UGM tersebut menjadi sorotan publik dan memunculkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak. Meski demikian, baik pemerintah maupun DPR berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik serta tetap menjaga iklim demokrasi yang sehat di lingkungan akademik.
Reporter: Redaksi
Editor: Redaksi