Komisi X DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027 agar tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga memberikan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan guru serta peningkatan mutu pendidikan nasional.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan pembahasan pagu indikatif pendidikan tahun 2027 menunjukkan alokasi anggaran masih didominasi pembangunan fisik.
Menurutnya, kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan harus menjadi perhatian utama.
"Pemerintah tidak hanya membangun sarana dan fasilitas, tetapi juga harus memikirkan SDM-nya. Percuma sekolah banyak kita bangun tetapi gurunya tidak ada," ujar Lalu Hadrian, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, Komisi X telah mencermati usulan pagu indikatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Dari hasil pembahasan, DPR menilai masih terdapat ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur pendidikan dan program peningkatan kualitas layanan pendidikan.
"Perhatian terhadap kesejahteraan guru harus menjadi prioritas karena guru merupakan ujung tombak peningkatan kualitas pendidikan nasional," kata Lalu Hadrian.
Program yang berkaitan dengan peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan kurikulum juga perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai.
"Kesejahteraan guru belum begitu terlihat, peningkatan mutu dan kualitas siswa juga belum terlihat. Ini yang menjadi perhatian kami," tegasnya.
Ketua PKB NTB menyoroti adanya direktorat yang menangani kurikulum, tetapi belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai dalam pagu indikatif yang diajukan pemerintah.
"Kami melihat ada program layanan dan mutu serta peningkatan kualitas pendidikan yang masih sangat minim. Ini tentu menjadi catatan serius bagi Komisi X," tuturnya.
Komisi X meminta pemerintah melakukan reformulasi pagu indikatif sebelum pembahasan lanjutan dilakukan bersama DPR.
Peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan gedung sekolah, tetapi harus dibarengi penguatan kapasitas guru, peningkatan kualitas pembelajaran, serta perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik.
"Kami sudah meminta pemerintah mengoreksi kembali usulan itu. Prioritasnya harus jelas, yakni kesejahteraan guru, mutu layanan pendidikan, dan peningkatan kualitas peserta didik," kata Lalu Hadrian.